‎KUBU RAYA, SP – Bawaslu Kabupaten Kubu Raya melakukan audiensi dengan Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri (STAKatN) Pontianak dalam rangka pengembangan pengawasan partisipatif sekaligus membahas perpanjangan Perjanjian Kerja Sama (PKS).

‎Anggota Bawaslu Kubu Raya, Gustiar, menyampaikan bahwa kehadiran Bawaslu di STAKatN merupakan bagian dari upaya memperluas jaringan pengawasan partisipatif melalui kerja sama dengan perguruan tinggi.

‎“Bawaslu Kubu Raya hadir dalam rangka pengembangan jaringan pengawasan partisipatif. Ini merupakan tindak lanjut dari PKS yang pernah dilakukan pada tahun 2022,” ujar Gustiar, Rabu (29/4).

‎Ia menegaskan, STAKatN memiliki posisi strategis sebagai satu-satunya sekolah tinggi agama Katolik negeri di Indonesia, sehingga memiliki potensi besar dalam mendukung penguatan pendidikan demokrasi dan pengawasan partisipatif.

‎“STAKatN merupakan sekolah tinggi negeri satu-satunya di Indonesia. Untuk itu, kami berkomitmen menjalin kerja sama dalam pengembangan pengawasan partisipatif,” tambahnya.

‎Gustiar kembali menegaskan bahwa mahasiswa merupakan kelompok intelektual yang memiliki peran penting dalam membangun demokrasi yang sehat dan berintegritas.

‎“Mahasiswa adalah kelompok intelektual yang harus melek demokrasi,” ujarnya.

‎Ia menjelaskan, pengawasan partisipatif perlu dibangun melalui infrastruktur pendidikan pengawasan yang dilakukan secara bertahap namun berkelanjutan, agar mahasiswa memiliki pemahaman yang kuat dalam menentukan pilihan secara cerdas dan turut menata demokrasi yang lebih baik.

‎“Kita membangun infrastruktur pendidikan pengawasan dan pemahaman secara bertahap, tetapi berkelanjutan, untuk memberikan pemahaman dalam menentukan pilihan yang cerdas serta penataan demokrasi,” jelas Gustiar.

‎Ia menambahkan, ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi kuliah kerja nyata tematik yang berkaitan dengan pengawasan pemilu dan/atau pemilihan, penelitian ilmiah dengan tema kepemiluan, pengawasan pemilu atau pemilihan, serta kelembagaan pengawas pemilu. Selain itu, juga mencakup kuliah umum, diskusi terbuka, atau seminar dengan tema kepemiluan, pengawasan pemilu atau pemilihan, maupun kelembagaan pengawas pemilu yang dapat dilaksanakan secara tatap muka maupun dalam jaringan, serta program magang di Kantor Bawaslu Kabupaten Kubu Raya.

‎Sementara itu, Ketua STAKatN Pontianak, Sunarso, menyambut baik inisiatif Bawaslu Kubu Raya dan menilai kerja sama tersebut sangat relevan dengan kebutuhan mahasiswa, khususnya dalam meningkatkan pemahaman tentang demokrasi dan kepemiluan.

‎“Kami sangat menyambut baik niat Bawaslu. Kami melihat ini sangat relevan dengan mahasiswa,” ujar Sunarso.

‎Menurutnya, kerja sama tersebut menjadi langkah efektif dalam memberikan edukasi kepemiluan kepada mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk dari Papua.

‎“MoU ini menjadi cara efektif untuk memberikan edukasi, apalagi mahasiswa kami berasal dari beragam daerah. Bahkan, ada mahasiswa dari Papua,” ungkapnya.

‎Ia juga menambahkan, meskipun penajaman anggaran berdampak pada sejumlah kegiatan pengembangan edukasi, kehadiran kerja sama antara Bawaslu dan STAKatN dapat menjadi solusi strategis untuk tetap menjangkau mahasiswa melalui pendidikan kepemiluan.

‎“Dengan adanya MoU antara Bawaslu dan STAKatN, kita dapat merangkul semua pihak untuk memberikan pendidikan kepemiluan,” katanya.

‎Sunarso juga membuka peluang kolaborasi yang lebih luas ke depan, baik dalam kegiatan kampus maupun program Bawaslu.

‎“Ke depan, kita bisa bekerja sama dalam kegiatan tertentu. Misalnya, saat penyambutan mahasiswa baru, kami dapat melibatkan Bawaslu. Begitu juga sebaliknya, Bawaslu dapat melibatkan mahasiswa kami dalam kegiatan ke depan,” ujarnya.

‎Ia menegaskan dukungan penuh terhadap perpanjangan kerja sama tersebut karena dinilai memiliki nilai strategis bagi penguatan demokrasi di kalangan generasi muda.

‎“Untuk itu, kami sangat mendukung PKS ini karena sangat penting,” tegasnya.

‎Melalui kegiatan visit to campus ini, Bawaslu Kubu Raya dan STAKatN berharap kerja sama yang diperpanjang nantinya dapat menjadi langkah konkret dalam membangun budaya demokrasi yang partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan di lingkungan akademik maupun masyarakat luas. (mar)